20 Oktober 2015,tepat satu tahun Joko Widodo dan Jusuf Kalla menahkodai bangsa Indonesia. Kinerja pemerintahan Jokowi-JK pun menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia dalam mengarahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Berbagai kebijakan pemerintah dari berbagai sektor terus menerus mewarnai media televisi hampir setiap minggunya. Mulai dari kebijakan populer hingga kebijakan yang bahkan meludahi wajah sang presiden sendiri pun pernah dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK. Peran dari para menteri kabinet kerja pun menjadi pertanyaan publkc karena ketidakmaksimalan progam kerja yang diusungkan para pembantu presiden tersebut. “Reshuffle cabinet” pun menjadi pilihan sang presiden dalam mengembalikan kepercayaan public akan kinerja para menterinya.Akan tetapi, Pro dan Kontra terus mengiringi laju sang presiden dalam menyetir bangsa Indonesia. Banyak prestasi yang ditorehkan Jokowi –JK,banyak juga kesalahan yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK. Berikut kebijakan kebijakan yang menuai pro dan kontra dimasyarakat
1. Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor
Pada pemerintahan Jokowi-JK bisa dilihat bagaimana hal yang sangat menonjol yaitu digalakannya berbagai pembangunan infrastruktur negara seperti pada bidang infrastruktur jalan, rata-rata pertambahan jalan tol baru sebelum Oktober 2014, rata-rata 25 km per tahun. Setelah Oktober 2014, rata-rata 100 km per tahun.
Proyek Waduk Jatigede, juga mangkrak lama, 50 tahun. Di bawah pemerintahan Jokowi-JK , proyek ini dikebut dan berhasil digenangi air pada Agustus 2015. Proyek Light Rail Transit (LRT) yang digagas saat Jokowi masih jadi Gubernur DKI Jakarta, akhirnya berhasil dimulai pembangunannya pada September 2015.
Banyak pihak yang menilai bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang digalakkan oleh pemerinahan jokowi-JK tidak diimbangi pemasukan kas Negara sehingga Indonesia pun mengalami perlambatan laju ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi jadi bukti. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I dan II 2015, masing-masing hanya mencapai 4,71 persen dan 4,67 persen. yang berdampak pada lemahnya rupiah.
2. Pengalihan Subsidi BBM
Salah satu kebijakan pemerintah yang tak populer, adalah pengalihan subsidi,hal ini mengakibatkan harga BBM sempat naik Tahun ini. subsidi BBM yang dialihkan mencapai Rp211,3 triliun. Uang itu dibagi untuk; daerah tertinggal Rp34,7 triliun, subsidi lain Rp62,7 triliun, dan belanja pemerintah pusat Rp113,9 triliun
Belanja pemerintah pusat ini untuk membangun tol laut dan jaringan kereta di luar Jawa Rp21 triliun, membangun 25 waduk dan irigasi Rp33,3 triliun, Kartu Keluarga Sejahtera Rp9,3 triliun, Kartu Indonesia Sehat Rp2,7 triliun, Kartu Indonesia Pintar Rp7,1 triliun, Swasembada Pangan Rp16,9 triliun dan pengadaan kapal patroli illegal fishing Rp3,8 triliun.
Sisanya, sebesar Rp19,8 triliun, digunakan untuk 80 Kementerian atau Lembaga yang tak dijelaskan perinciannya.
Banyak pihak yang mendukung kebijakan ini,banyak juga yang menolaknya karena Jokowi yang pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM saat tengah menjalani debat di masa kampanye pilpres sehingga Jokowi di cap telah mengingkari kata katanya sendiri .
3. Blusukan ke 220 daerah di Indonesia
Blusukan merupakan kebiasaan yang kerap dilakukan oleh presiden Jokowi sejak dia menjabat sebagai walikota solo untuk mengunjungi langsung daerah-daerah di Indonesia bahkan hingga daerah daerah terpencil. Menurut Jokowi selain datang karena undangan kepala daerah,dia juga ingin mendengar aspirasi dan keluhan keluhan rakyat daerah setempat secara langsung sehingga solusi yang diberikan tepat sasaran.
Berbagai pihak menilai blusukan yang dilakukan oleh jokowi dilakukan hanya untuk pencitraan kepada media massa. Banyak yang bertanya kenapa tidak menteri-menteri saja yang blusukan ke daerah-daerah di Indonesia.
2. Pemilihan posisi yang tidak tepat
Banyak pihak(contohnya ICW) yang menganggap bahwa jokowi kerap melakukan blunder dalam pemilihan orang yang tidak tepat pada posisinya contohnya jaksa agung sekarang HM Prasetyo yang dianggap akan memperlambat penanganan kasus-kasus korupsi yang sebagian besar dilakukan kader-kader parpol menjadi terhenti karena HM Prasetyo yang berasal dari Parpol. Atau pemilihan Rahmat Gobel dan Rizal Ramli yang dianggap “good person in wrong place” oleh pengamat politik serta pengsulan Kapolri yang masih bermasalah dengan KPK
5. Program Kartu Sakti
Program kartu sakti merupakan program yang digalakkan Jokowi-Jk sejak masa kampanye,program yang telah diterapkan di ibu kota ini bertujuan membuat rakyat Indonesia menjadi lebih sejahtera
Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya “ganti baju” kebijakan Presiden SBY.
KIP di jaman SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi kontroversi dari keterangan Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.
6. Penenggelaman Kapal asing pencuri ikan
Penenggelaman Kapal pencuri ikan dinilai sebagai kebijakan yang membuat citra Indonesia sebagai Negara tegas akan pencurian meningkat,kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di wilayah Indonesia tidak segan segan akan diledakkan di laut dan dibiarkan tenggelam. Akan tetapi kebijakan ini menurut beberapa pihak dianggap mubazir karena kapal yang tertangkap seharusnya di ambil dan diberikan kepada nelayan Indonesia atau di jual sehingga berguna. Bahkan isu pencitraan pun santer terdengar ketika Penenggelaman tiga kapal asing di perairan Anambas, Kepri, 5 Desember. Hal itu karena menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon hanya pencitraan karena berdasar info yang diterimannya, itu kapal hasil tangkapan 2008 dan sudah rongsokan.
Demikian beberapa kebijakan Jokowi-JK yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tentu saja kita harapkan pemerintahan Jokowi-JK dapat mengevaluasi kesalahannya dalam setahun dan mempertahakan kebijakan kebijakan yang berhasil membuat Indonesia menjadi lebih sejahtera sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi lebih baik kedepannya
